Memanasnya Suhu Politik di Jawa Barat
- ANTARA Foto/Novrian Arbi
VIVA – Suhu politik di Jawa Barat semakin memanas. Setidaknya, dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan bertarung untuk memperebutkan kekuasaan melalui Pemilihan Gubernur 2018 sudah mengerucut.
Mereka adalah Bupati Purwakarta sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar yang kemungkinan besar diusung Partai Golkar dan Demokrat. Kedua, Mayjen (Purn) Sudrajat dan Ahmad Syaikhu yang diusung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.
Pilkada atau Pilgub Jawa Barat akan digelar pada Rabu, 27 Juni 2018, mendatang. Sedangkan tahap pendaftarannya akan dimulai pada 8 sampai 10 Januari 2018. Hanya partai atau gabungan partai yang memiliki 20 persen jumlah kursi di DPRD Jabar (20 kursi) atau 25 persen perolehan suara yang berhak mengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar.
Tercatat, DPRD Jabar memiliki 100 orang anggota. Komposisinya yaitu, Golkar 17 kursi, PDIP 20 kursi, PPP 9 kursi, PAN 4 kursi, PKB 7 kursi, Demokrat 12 kursi, PKS 12 kursi, Hanura 3 kursi, Gerindra 11 kursi, dan Nasdem 5 kursi.
Meningkatnya suhu politik tak lepas dari gerak cepat Partai Golkar. Setelah menceraikan Ridwan Kamil, partai yang kini dikomandoi Airlangga Hartarto itu mengumumkan langkah baru dengan mengusung kader sendiri, Dedi Mulyadi, sebagai calon Gubernur Jabar.
Manuver tersebut memiliki imbas yang cukup signifikan. Dengan 17 kursi di DPRD Jabar, Golkar jelas menarik perhatian partai-partai lain untuk turut bergabung. Apalagi, Golkar juga memberikan mandat bagi Dedi untuk segera mencari wakil atau pasangan untuk bersaing di Pilkada Jabar 2018.
Koordinator Bidang Pemenangan Wilayah Jawa Sumatera Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Nusron Wahid, mengatakan partainya memberikan alternatif pilihan kepada Dedi untuk berkoalisi dengan Demokrat atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Khusus untuk Demokrat, saat ini mereka dalam posisi mengusung Deddy Mizwar sebagai calon Gubernur Jabar.
"Koalisi alternatif pertama akan menjalin dan sekarang sedang intensif dengan kami, Demokrat. Kalau Demokrat mengusung Pak Deddy Mizwar, tentunya kami menginginkan Dedi Mulyadi jadi Gubernur. Kenapa? Karena konfigurasi suara kita lebih banyak dari pada Demokrat," kata Nusron di Sekretariat DPD Golkar Jawa Barat, Jalan Maskumbangbang, Kota Bandung, Rabu, 27 Desember 2017.
Meski Deddy Mizwar memiliki pengalaman sebagai wakil Gubernur Jawa Barat, Nusron menilai kualitas Dedi Mulyadi juga tidak kalah, bahkan lebih meyakinkan untuk jadi Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Meski survei elektabilitas maupun popularitas Deddy Mizwar lebih tinggi dibandingkan Dedi Mulyadi, bukan penghalang untuk memenangkan.
"Kesiapan mental bertarung Pak Dedi Mulyadi lebih daripada Deddy Mizwar. Kalau perkara survei itu soal waktu," kata dia.
Tak hanya Golkar yang bikin suhu politik makin meningkat. Perubahan drastis dari Partai Keadilan Sejahtera juga turut memberikan andil besar. Mereka yang awalnya mengusung Deddy Mizwar membatalkan keputusan tersebut dan beralih mendukung figur yang sebelumnya diusung oleh Partai Gerindra yaitu Mayjen (Purn) Sudrajat.
[Baca: Ditinggal PKS, Deddy Mizwar Curhat Dinamika Pilgub Jabar]
PKS lantas menempatkan kadernya Ahmad Syaikhu sebagai calon Wakil Gubernur Jabar mendampingi pensiunan jenderal TNI tersebut. Pasangan ini juga turut didukung oleh Partai Amanat Nasional. Bila ditotal, tiga partai itu memiliki 27 kursi.
"Hari ini sudah kami sepakati, untuk Jawa Barat, Sudrajat-Ahmad Syaikhu," kata Presiden PKS Sohibul Iman di kantor PKS di TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Desember 2017.
Saat memastikan keputusan itu, Sohibul mengaku langsung menelepon perwakilan Partai Demokrat yang sebelumnya mendukung Deddy. PKS ingin memberi ruang kepada Demokrat untuk menyikapi keputusan tersebut.
"Kami ingin memberi ruang buat partai lain. Saya kira Partai Demokrat bisa menentukan sikapnya ke depan," ujarnya.
Perubahan sikap dari PKS itu sampai membuat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto meminta maaf kepada Partai Demokrat yang kemungkinan kecewa. Menurut Prabowo, apa yang terjadi saat ini hanyalah proses demokrasi.
"Saya ingin memakai kesempatan ini untuk meminta maaf atas pihak-pihak yang merasa kecewa. Ada yang tidak puas dengan keputusan Gerindra. Tapi inilah proses demokrasi," kata Prabowo.
Demul Bergerak
Tak lama setelah resmi menjadi cagub dari Golkar, Dedi Mulyadi alias Demul segera bergerak. Dia menemui Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Irfan Suryanegara di Bandung, Rabu malam, 27 Desember 2017 dan akhirnya mencapai kesepakatan.
"Saya ketemu dengan ketua DPD untuk merajut 'kisah cinta' yang tertunda dan akhirnya kami memiliki kesepakatan untuk maju di Pilgub Jawa Barat yang insya Allah nanti mendaftar pada 9 Januari 2018," kata Dedi.
Untuk kepastian siapa yang menempati posisi cagub dan cawagub, Dedi mengatakan akan muncul saat pendaftaran. Namun, diakuinya, ada opsi menduetkannya dengan Deddy Mizwar.
"Belum, nanti saja. Posisi hari ini calon gubernurnya DM, calon wakil gubernurnya DM juga," kata Dedi.
Namun, Dedi menyebut keputusan berkoalisi dengan Demokrat sudah final. Dia pun tak sabar ingin membuktikan bahwa peluang memenangkan kontestasi di Jawa Barat tak hanya milik satu figur, sebagaimana sering disebut sejumlah lembaga survei.
"Jawa Barat ini perlu kecepatan untuk mengambil keputusan; yang namanya jodoh itu bukan pilihan kesatu, kedua, ya, memang itu waktunya," kata Dedi.
Irfan Suryanegara kemudian menimpali kesepakatan koalisi dengan Golkar tidak disangka-sangka. Baik dia dan Dedi akan melapor kepada DPP mereka masing-masing.
"Alhamdulillah setelah salat Ashar terjadi komunikasi antara Demokrat dan Golkar yang intinya ada kesepahaman di pilgub. Kami sepakat dengan Partai Golkar untuk bersama-sama, ini hal menyenangkan," katanya.
Dia juga menyebut keputusan berkoalisi dengan Partai Golkar serta menduetkan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi seperti takdir Tuhan. Alasannya, Demokrat tak punya rencana lain tetapi memiliki kesamaan visi dengan Golkar.
"Kami enggak ada plan (rencana) B. Kebetulan ada kesamaan, kami lanjutkan. Kalau sudah jalan Tuhan, kami punya Deddy, pasangan ini yang ditunggu-tunggu masyarakat," kata Irfan.
Golkar sebelumnya mengisyaratkan membentuk satu gabungan partai politik yang disebut "koalisi besar" berdasarkan jumlah kursi di DPRD Jawa Barat. Partai itu ditengarai akan berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, masing-masing memiliki 17 kursi dan 20 kursi.
Namun Golkar lebih dulu memutuskan berkoalisi dengan Demokrat, yang memiliki 12 kursi di parlemen provinsi itu. Koalisi dua partai itu berarti terhimpun 29 kursi, lebih dari cukup dan memenuhi syarat syarat untuk mengajukan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur.
Nasib Ridwan Kamil
Ketika dua pasangan calon makin mengerucut, satu calon lain di Pilkada Jabar yang sudah lebih dulu digadang-gadang sebagai yang terkuat dan memiliki elektabilitas tertinggi, Ridwan Kamil, justru masih belum jelas. Bahkan, belakangan partai-partai pendukungnya saling mengancam akan mencabut dukungan.
Misalnya saja Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Pangkal masalahnya adalah mengenai siapa yang menjadi wakil atau pasangan dari pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut.
PKB mengancam Ridwan Kamil dengan memberikan ultimatum dua kali 24 jam untuk menentukan figur pendampingnya. Bila tidak, PKB siap mencabut dukungan padanya.
Sedangkan sang calon dari PPP, Uu Ruzhanul Ulum, mengisyaratkan bisa saja tidak berpasangan dengan Ridwan Kamil. Dia malah membuka kemungkinan dipasangkan dengan Dedi Mulyadi.
"Pada dasarnya, saya pribadi siap diusung dengan siapapun, termasuk dengan Pak Dedi. Kami sering berkomunikasi, sebagai sesama kepala daerah meskipun sebagai sesama politikus. Saya juga siap diusung partai manapun asal DPP dan DPW PPP merestui," ujar Uu.
[Ridwan Kamil: Pilkada Jabar Penuh Drama]
Sejauh ini, PPP (9 kursi) menyodorkan kadernya yang juga Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum. Tapi, PKB (7 kursi) belum sepakat. Mereka menyodorkan dua kadernya yaitu Syaiful Huda dan Maman Imanulhaq dan memberikan opsi untuk mencari figur luar partai.
Belakangan, muncul nama vokalis Setia Band dan eks ST 12 Charlie Van Houten. Dia mendaftarkan diri ke PKB sebagai Wakil Gubernur Jabar untuk mendampingi Ridwan.
Partai-partai politik pendukung Ridwan Kamil itu pun mencoba menyelesaikan friksi di antara mereka dengan menggelar pertemuan dan melakukan musyawarah pada Rabu, 27 Desember 2017. Hadir dalam pertemuan itu adalah tiga ketua partai koalisi tingkat provinsi Jawa Barat, antara lain Ade Munawaroh (PPP), Syaiful Huda (PKB), dan Saan Mustopa (Partai Nasdem).
Mereka sepakat untuk memperbaiki komunikasi terutama bagi Ridwan Kamil. Namun sayangnya, mereka masih belum juga menemukan titik temu mengenai siapa wakil yang pantas berpasangan dengan Emil. Salah satu kendala yang mereka lihat adalah komunikasi Ridwan Kamil yang dianggap buruk.
"Saya hargai inisiatif Emil. Kalau istilah saya, itu prinsipnya 'hade goreng ku basa' (bagus atau tidak, ada komunikasi). Kalau bahasanya bagus, ya, kita enggak masalah. Kemarin terhambat dengan kesibukan (Ridwan Kamil). Ya sudahlah, yang penting ada usaha," ujar Ketua PPP Jawa Barat, Ade Munawaroh.
Sementara itu, Ridwan Kamil mengoreksi kabar yang menyebutkan bahwa koalisinya tak lagi solid gara-gara berebut posisi calon wakil. Dia menegaskan bahwa koalisinya masih kompak.
"Alhamdulilah, koalisi masih solid. Kesimpulan pertemuan soal cawagub akan diserahkan pada ketua umum masing-masing parpol," katanya.
Dia memastikan, setelah pertemuan itu tak ada lagi perselisihan tentang calon wakil, karena semua keputusan diserahkan kepada para ketua umum partai koalisi.
Ridwan juga pede Uu Ruzhanul Ulum tak akan berpaling ke figur lain demi posisi cawagub. Ia percaya komitmen PPP yang menyodorkan Uu sudah dengan pertimbangan matang.
Ridwan menekankan sudah mengkonfirmasi hal ini ke tingkat DPP. Menurutnya, keterbukaan Uu dengan bakal calon gubernur lain hanya sebatas komunikasi politik biasa.
Mengenai wakil, dalam sebuah kesempatan, Ridwan mengaku mudah berchemistry dengan siapapun. Dia mengungkap setidaknya tiga syarat.
Pertama, tokoh itu mempunya nilai kepemimpinan, punya history memimpin, karena nanti akan jadi pemimpin masyarakat. Dua, harus populer. Ketiganya, dia harus melengkapi kekurangannya.
"Contoh ada yang menyarankan saya cari figur ulama untuk melengkapi saya. Jadi saya lebih cenderung siapa yang bisa melengkapi saya, punya nilai kepemimpinan, dan punya popularitas, prestasi, itu yang (akan menjadi wakil saya). Jadi saya enggak sebut nama karena jumlahnya banyak sekali," kata dia.
Meskipun demikian, bila PPP (9 kursi) dan PKB (7 kursi) hengkang, Ridwan terancam batal mencalonkan diri sebagai cagub Jabar. Hal ini mengacu pada syarat 20 kursi dari partai atau gabungan partai yang berhak mengusung pasangan calon di Pilkada Jabar.
Tanpa dua partai itu, Emil hanya didukung Nasdem yang memiliki 5 kursi. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa PDIP (20 kursi) masih belum menentukan sikap dan peluang mengusung Ridwan Kamil tetap terbuka.
[Baca: Pilgub Jawa Barat, PDIP Lirik Ridwan Kamil?]
Menit terakhir
Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran Firman Manan mengatakan peluang Emil maju di Pilkada Jabar masih terbuka. Persoalan yang terjadi saat ini adalah bagaimana mencapai kompromi antar partai pendukungnya.
"Sempat agak panas setelah Golkar keluar. PPP dan PKB terlihat seperti memaksakan ingin mengusung cawagub. Tapi beberapa hari ke belakang ada proses komunikasi, colling down dan persoalan tersebut dibawa ke tingkat pusat," kata Firman kepada VIVA, Kamis, 28 Desember 2017.
Firman melihat masih ada peluang dicapai kesepakatan. Bila tercapai, artinya Emil bisa maju. Meskipun dia tidak menafikan kemungkinan tidak tercapai kesepakatan antara PPP dan PKB juga ada.
"Kalau Nasdem siap menerima hasil," kata dia.
Walaupun demikian, bila poros koalisi pendukung Emil pecah, Firman mengingatkan masih ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sampai hari ini posisinya belum jelas, terutama setelah Dedi Mulyadi berkoalisi dengan Demokrat.
"Ini pun sama belum pasti. Putusannya di tingkat pusat," ujarnya.
Firman menuturkan PDIP merupakan partai terbesar di DPRD Jabar. Mereka menguasai 20 kursi dan tampaknya akan tetap maju.
"Persoalannya siapa calon yang akan diusung. Last minute, Kang Emil juga bisa menjadi diusung PDIP, walaupun belum terbangun komunikasi di antara Kang Emil dan PDIP sekarang. Sekarang, Kang Emil fokus bisa membangun kompromi dengan tiga partai pengusungnya itu," tuturnya.
Terlepas dari soal urusan dukung mendukung, Firman mengungkapkan siapapun calon yang maju, mereka harus peduli pada masalah pokok di Jabar. Pertama adalah kebutuhan dasar yaitu kesehatan dan pendidikan.
"Jabar itu luas. Ada 27 kabupaten kota," kata dia.
Masalah kedua, infrastruktur. Oleh karena wilayahnya luas maka problem yang muncul kemudian adalah pemerataan.
"Ini menjadi isu yang terus mengemuka. Ada daerah yang lebih maju dibandingkan daerah yang lain," ujarnya.
Ketiga, masalah lapangan kerja yang tentunya terkait persoalan kesejahteraan. Dia menyampaikan angka kemiskinan bisa ditekan dengan pemenuhan lapangan kerja karena lapangan kerja bisa berdampak pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok publik.
"Tidak kalah penting adalah kemampuan berkoordinasi pimpinan daerah di 27 kabupaten kota. Gubernur sehebat apa pun tidak bisa bekerja sendiri. Apalagi ada otonomi yang dimiliki bupati, wali kota. Tanpa koordinasi agenda kerja sulit direalisasikan," tutur dia.
