Kominfo Bantah Pilih Kasih Berantas Hoax di Medsos

Menkominfo Rudiantara.
Sumber :
  • Viva.co.id/Amal Nur Ngazis

VIVA.co.id – Memerangi informasi hoax, pemerintah dituduh berat sebelah. Alasannya, hanya akun media sosial yang menyerang pemerintah, yang diberi tindakan tegas.

Gelombang PHK Startup Unicorn dan Decacorn, Ini Nasihat Eks Menkominfo

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan blokir terhadap akun yang dianggap menyebar atau membuat hoax. Blokir dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Menanggapi kritikan itu, Menkominfo Rudiantara tegas membantahnya. Patokan pemerintah, kata dia, bukan karena akun media sosial itu menyerang pemerintah.

Merdeka dari Kominfo, Rudiantara: Ada yang Suka dan Kurang Suka

"Kalau dari Kominfo patokannya hanya UU ITE (UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik). Siapa pun yang melanggar UU ITE, dari sebelah manapun ditindak," kata Rudiantara, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2017.

Karena blokir terhadap akun yang menyebar hoax adalah menyeluruh, maka menurut Rudiantara, akun-akun yang notabene mendukung pemerintah juga dilakukan hal yang sama. Bahkan ada relawan pendukung Jokowi, yang turut diblokir karena hoax.

Rudiantara Pakai Baju Putih, Dipanggil Jokowi ke Istana?

"Ada juga yang terafiliasi dengan relawan-relawan tertentu, kalau harus diblok ya diblok. Kami enggak ada masalah kok," katanya.

Rudiantara kembali menegaskan, pemblokiran terhadap akun karena hoax bukan persoalan dukung atau tidak mendukung pemerintah. Karena itu bukan menjadi patokan.

"Kami tidak melihat ini menyerang pemerintah atau siapa. Selama menimbulkan hoax, selama memecah belah bangsa, dari manapun kami akan tindak," katanya. (ase)
 

Najwa Shihab.

Backup Pusat Data Nasional Hanya 2%, Najwa Shihab: Sejak Kapan Kita Dianggap Penting?

Najwa Shihab geram mengetahui backup Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) hanya mencapai 2%. Pada tanggal 27 Juni 2024, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa S

img_title
VIVA.co.id
29 Juni 2024