Presiden PKS: Prabowo Akan Panggil Mulyadi
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman membantah batalnya pengusungan Deddy Mizwar dengan Ahmad Saikhu di Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Hal itu menanggapi pernyataan Ketua DPD Gerindra Mulyadi yang menyebut pasangan itu sulit direalisasikan.
"Saya barusan komunikasi langsung dengan Pak Prabowo, saya konfirmasi pernyataan Kang Mulyadi. Beliau bilang tidak benar, dan akan segera memanggil Kang Mulyadi," kata Sohibul kepada VIVA.co.id, Selasa, 12 September 2017.
Sohibul menuturkan, yang bisa menentukan dan mencabut dukungan di Gerindra itu adalah Prabowo selaku ketua umum. Dia yakin komitmen Prabowo pada pasangan Deddy-Saikhu.
"Dan hari Sabtu malam 9 September, Pak Prabowo bertemu dengan Ustad Salim, Ketua Majelis Syuro PKS, justru mengokohkan dukungan kepada Demiz-Saikhu," ujar Sohibul.
Terkait pernyataan Mulyadi tersebut, Sohibul tidak ingin ambil pusing. Sohibul juga menganggap pernyataan itu hanya sebagai bagian dari dinamika politik yang biasa saja.
"Kan ketidakpuasan di mana-mana selalu ada. Insya Allah semuanya baik-baik saja sampai akhir," kata Sohibul.
Sebelumnya diberitakan, Koalisi antara Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat yang mengusung Deddy Mizwar-Ahmad Saikhu terancam pecah. Salah satu masalah yang muncul adalah soal kesiapan Saikhu dan PKS.
Ketua DPD Partai Gerindra Jabar, Mulyadi, mempersoalkan komitmen dari Saikhu. Dia menilai kader PKS itu tidak punya niat bulat memenangkan Pilkada Jabar.
"Belum lagi statement Pak Saikhu kemarin di acara konsolidasi PKS Kabupaten Bandung, beliau mengatakan kalau boleh memilih, beliau lebih suka tetap di kota Bekasi. Dan juga merasa namanya belum dikenal di Jabar," kata Ketua DPD Partai Gerindra Jabar, Mulyadi, mengonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa, 12 September 2017.
Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN
Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.
