VIVAnews - Indonesia akan memperpanjang izin tinggal kepada 400 pengungsi manusia perahu Rohingya yang saat ini berada di Aceh. Pemberian bantuan kemanusiaan itu dilakukan hingga ada solusi akhir dari masalah ini.
"Pemerintah Indonesia akan bekerja sama bilateral dengan pemerintah Myanmar yang akan mengikutsertakan UNHCR dan International Organization for Migration," kata Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal seusai pertemuan kunjungan PM Myanmar Jenderal Thein Sein di Istana Merdeka.
Dalam KTT Asean sebelumnya, pemecahan masalah ini adalah dengan solusi regional sesuai yang disepakati. Caranya mengikutsertakan negara asal, negara transit, dan negara tujuan.
PM Myanmar Thein Sein menyatakan pihaknya memberi perhatian besar pada masalah ini. Pada prinsipnya Myanmar bersedia menerima kembali orang-orang Rohingnya asal dapat membuktikan bahwa pengungsi itu memang penduduk Myanmar.
Hal itu dikarenakan ada beberapa pengungsi berasal berasal dari wilayah Bangladesh, dan wilayah lain. "Menurut mereka, dari beberapa yang diperiksa, baru satu orang yang bisa membuktikan ID card atau penduduk Myanmar," katanya.
Seperti diketahui, pengungsi etnis Rohingya yang kini berada di Aceh jumlah totalnya mencapai berjumlah 391 orang. Mereka terbagi menjadi dua lokasi penampungan. Pertama, berada di Pulau We, Sabang mencapai 193 orang (tiba 7 Januari 2009) dan sisanya 198 orang (3 Februari 2009) di Kecamatan Indirayo, Aceh Timur.
Dalam kunjungan tersebut, PM Myanmar juga menuturkan mengenai perkembangan pelaksanaan road map demokrasi, yang terdiri dari tujuh langkah. Saat ini Myanmar memasuki tahap akhir, di mana tahun depan akan memasuki pemilu dan mempunyai parlemen baru.
Sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya proses pemilu yang kredibel, transparan, dan fair. "Presiden mengumpamakan apa yang terjadi di Indonesia. Pemilu kita kredibel, terbuka, fair, dunia otomatis menyambut baik dan menerima hasil dari pemilu," kata Dino.
Dalam kunjungan tersebut kedua negara membahas agenda bilateral baik dari segi politik, keamanan, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Presiden juga meminta agar ekonomi perdagangan dapat ditingkatkan.
Sementara itu, perdagangan 2006-2007 Indonesia-Myanmar meningkat 89 persen. Saat ini jumlahnya US$300 juta, namun angka itu masih jauh dari harapan.