Soal Andil AS di Pembantaian 65, Kemlu: Perlu Cross-check
- ANTARA FOTO/Teresia May
VIVA – Sebuah dokumen milik pemerintah AS yang sudah dideklasifikasi mengungkapkan bahwa Amerika Serikat tahu dengan detail terkait pembantaian di Indonesia, yang terjadi sekitar dekade 1960-an.
Sebanyak 39 dokumen deklasifikasi yang sebelumnya berkatagori rahasia itu berasal dari kumpulan file, catatan harian dan memo dari Kedutaan Besar AS di Jakarta selama periode 1964 hingga 1968.
Menanggapi hal ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengakui belum mengetahui secara detail dokumen yang dikeluarkan tersebut. Namun berdasarkan laporan media, dokumen itu berisi komunikasi Kedutaan Besar AS di Jakarta selama periode tersebut.
"Itu bisa merupakan pandangan dan persepsi serta posisi Kedubes AS saat itu terkait perkembangan situasi di Indonesia tahun 1963-1966. Yang perlu dicek adalah akurasi dan kebenaran dari laporan tersebut. Sebelum menyimpulkan, kita cross-check juga," kata Jubir Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2017.
Arrmanatha menegaskan, semua negara memiliki sejarah masing-masing tak terkecuali Indonesia. Selain itu, baik pemerintah maupun organisasi dan tokoh masyarakat juga telah melakukan berbagai langkah rekonsiliasi terkait peristiwa 1965.
Diketahui di banyak negara, status sebuah dokumen rahasia memiliki masa waktu untuk dipublikasikan. Umumnya, masa waktu tersebut berkisar antara 30 hingga 40 tahun kecuali ada permintaan khusus dari pemerintah untuk diperpanjang.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 39 dokumen deklasifikasi dirilis oleh National Declassification Centre (NDC) yakni sebuah divisi dari National Archives and Records Administration pada Selasa, 17 Oktober 2017.
Dikutip dari http://nsarchive.gwu.edu, 17 Oktober 2017, dokumen itu mengungkapkan, pemerintah AS memiliki pengetahuan dan andil terkait peran Angkatan Darat Indonesia melakukan kampanye adanya pembunuhan massal untuk melawan Partai Komunis negara (PKI) yang dimulai pada tahun 1965. (ren)
Kemlu: 120 WNI di Ukraina Dipulangkan ke RI, 32 Orang Pilih Menetap
Pemerintah Indonesia masih terus berusaha untuk mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Ukraina.
