Pemerintah Bakal 'Sulap' Sampah Plastik Jadi Aspal
- VIVA.co.id/Chandra G Asmara
VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah terus berupaya menangani persoalan sampah plastik di laut Indonesia. Salah satunya dengan mengembangkan pengelolaan sampah plastik menjadi aspal.
Luhut menjelaskan sebagai negara kepulauan yang berada pada posisi silang laut, membuat Indonesia banyak menerima hanyutan sampah dari negara lain. Apalagi, kata dia, perairan Indonesia sangat luas.
"Jadi kita nomor dua paling banyak ketumpahan sampah plastik setelah Cina. Dan itu kalau tidak diawasi berbahaya, nanti sampah itu dimakan ikan, bisa terkontaminasi. Jadi ini perlu kita bereskan," kata Luhut di Makassar, Rabu, 9 Agustus 2017.
Salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah plastik tersebut, kata dia, dengan melakukan pengolahan yang lebih berdayaguna. Ia mengungkapkan akan memanfaatkan sampah plastik menjadi aspal.
"Sampah plastik itu membuat aspal bisa lebih kuat dan tahannya lebih bagus serta cost-nya lebih murah, sampai delapan persen (dari produksi aspal pada umumnya)," tuturnya.
"Nah kalau itu dilakukan, maka 1 kilo meter aspal, lebar 7 kilo meter itu butuh 2,5 ton plastik bag. Tidak botol, kan bisa didaur ulang, tapi kalau plastik bag itu sampah permanen. Upaya ini akan membantu mengatasi persoalan sampah," jelasnya menambahkan.
Menurutnya, pengelolaan sampah plastik menjadi aspal telah sukses dilakukan India. Aspal berbahan plastik telah menjadi jalan sepanjang 120 ribu kilo meter.
"Nah itu akan kita coba. Tinggal bagaimana cara mengumpulkan sampah ini. Akan kita coba bangun sistemnya, nanti Universitas Hasanuddin membantu sistem pengumpulan sampah, tentu kita akan bayar itu," tuturnya.
Luhut membeberkan, pihaknya telah membuat pilot project dari upaya pembuatan aspal dari sampah plastik tersebut. Rencananya, pematangan dari proyek tersebut akan dibahas di Bekasi pekan depan.
"Sudah kita buat pilot project di Bali dan kemudian minggu depan di Bekasi akan kita bahas, setelah 17 Agustus," kata Luhut.
