Beda Kebijakan Mobil Listrik Jokowi dan SBY
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id – Wacana pengembangan mobil listrik di tanah air telah bergulir sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sangat bersemangat mengembangkan mobil listrik tersebut.
Kini, Pengembangan mobil listrik masih menjadi fokus bagi pemerintahan Joko Widodo. Aturannya terkait program itu pun sedang digodok, yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).
Pertanyaan yang muncul adalah apa bedanya Mobil Listrik era SBY dan era Jokowi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menjawab hal tersebut.
Menurutnya, saat ini fokus utama kebijakan itu adalah untuk mendorong penggunaan energi yang ramah lingkungan. Selain memang dapat mendorong industri dalam negeri.
"Ini bukan proyek mobil listrik. Ini adalah kita dan juga negara ini dapat menerima mobil listrik sehingga untuk mengurangi karbon emisi, kan bauran energi komitmennya 23 persen, transportasi juga besar peranannya," kata Jonan di Jakarta, Rabu 19 Juli 2017.
Terkait peran industri otomotif, menurut Jonan hal itu akan diserahkan kepada Kementerian Perindustrian atau pun Kementerian BUMN. Tapi ditegaskan, implementasi program ini harus benar-benar dapat menekan penggunaan energi fosil dan, mempopulerkan energi baru terbarukan.
"Nanti kalau mau bikin pabrik mobil listrik, ya mungkin BUMN dan Kemenperin. Ini kebijakan mobil listriknya aja dulu, nanti mau dibuat dalam atau luar, saya sih kalau bisa dibuat dalam negeri sangat mendukung," kata dia.
Lebih lanjut, berkaca pada pemerintahan sebelumnya, kebijakan mobil listrik diakui memang belum berjalan. Lantaran ketersediaan energi untuk mobil listrik yang belum berjalan.
Karena itu dia mewacanakan penggabungan kebijakan mobil listrik ke dalam kebijakan Gas untuk transportasi.
"Enggak jalan karena saya bukan menterinya dulu. Tapi, gini enggak jalan itu karena misalnya dulu SPBG gak bisa dibangun, enggak banyak. Sekarang kan saya sudah keluarkan kewajiban semua SPBU tergantung wilayah, nah nanti wilayahnya ikuti berapa lama. Setiap SPBU harus ada satu nozzel gas, ya sudah selesai. Kenapa dulu enggak mikir begitu, enggak tahu saya," ujar dia.
